Gelar Sosialisasi, Disdukcapil Undang Kasi Pemberdayaan Dan Ketua Tp Pkk Desa/kelurahan

  • Rabu, 26 September 2018 budhiartisevhiane

    Bertempat di Gedung KORPRI, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung menggelar Sosialisasi Administrasi Kependudukan bagi Kasi Pemberdayaan Kecamatan dan Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan dengan tema “Sabilulungan Melalui Tertib Administrasi Kependudukan Kita Wujudkan Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja di Keluarga dan Lingkungannya”, Selasa (25/9/18). Hadir sebagai narasumber diantaranya dari TPP PKK Kabupaten Bandung, Ketua Pokja I yaitu Hj. Titing Zakia, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kasta Wiguna, AP.,MAP serta dari Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Iwan Ridwan, SH.,M.Si. Adapun jumlah peserta yang hadir mencapai 340 orang peserta yang masing-masing berasal dari Kasi Pemberdayaan Kecamatan dan Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Bandung.

    Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Drs. H. Salimin, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa “upaya optimalisasi pelayanan masyarakat telah menjadi komitmen dari seluruh Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Bandung dan Kasi Pemberdayaan Kecamatan Kabupaten Bandung yang hadir pada saat ini. Untuk perwujudan tujuan optimalisasi pelayanan masyarakat itulah, dibutuhkan kesamaan pemahaman tentang regulasi-regulasi pemerintah serta implementasinya di masyarakat, khususnya tentang regulasi-regulasi dan implementasi mengenai proses pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan. lebih lanjut beliau berkeyakinan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan, diharapkan mampu bersinergi untuk mengatasi berbagai kendala yang tengah dihadapi pemerintah dalam upaya pembenahan dalam pelayanan dokumentasi kependudukan”, ungkapnya.

    Disamping itu, beliau pun mengingatkan kembali bahwa pada Tahun 2019 bangsa kita akan melaksanakan agenda politik nasional yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Bapak Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh  mengatakan bagi warga yang belum merekam KTP-el sampai bulan Desember 2018, maka yang bersangkutan dicabut dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak dapat mengikuti Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dan hak-hak sipil lainnya.

    Dengan hal tersebut, dengan tegas Kepala Disdukcapil menghimbau “untuk segera miliki dan lengkapi dokumen kependudukan yang wajib dimiliki sebelum menjadi kebutuhan yang mendesak, periksa kembali akurasi data kependudukannya, jangan gunakan jasa pelantara atau calo dalam pengurusannya, karena seluruh proses dokumen kependudukan dapat kami  layani one day service sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima dilingkungan Disdukcapil Kabupaten Bandung. Serta perlu diketahui oleh seluruh khalayak dan masyarakat bahwa pengurusan dan penerbitan seluruh dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sekali lagi saya tekankan tidak dipungut biaya alias gratis”, tegasnya.

  • 11 Dec