Penyuluhan Hukum Bagi Petugas Front Office Disdukcapil

  • Sabtu, 27 April 2019 budhiartisevhiane

    Sebagai upaya memberikan pencerahan hukum kepada aparat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung dan untuk memahami serta terhindar dari perbuatan pungutan liar (pungli), Disdukcapil Kabupaten Bandung menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Petugas Front Office Disdukcapil pada Sabtu (27/4/19) kemarin yang bertempat di Gedung KORPRI, Komplek Pemda Kabupaten Bandung.

    Kegiatan yang memiliki tema, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat Tanpa Ada Pungli tersebut dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, petugas Front Office dan Back Office di Lingkungan Disdukcapil Kabupaten Bandung serta narasumber yang berasal dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Jawa Barat serta dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung.

    Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Drs. H. Salimin, M.Si yang membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

    Beliau juga menjelaskan bahwa penyuluhan hukum ini sudah tepat sasaran yaitu kepada seluruh petugas pelayanan publik di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Bandung mengingat mereka berhubungan langsung dengan masyarakat karena harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

    Oleh karena itu, beliau berharap semua petugas pelayanan di Disdukcapil sama-sama harus dapat mengubah paradigma atau mindset bahwa “birokrasi diadakan untuk melayani, bukan untuk dilayani, untuk dimudahkan, bukan menyulitkan, transfaransi, akuntabilitas, fairness, refonsif dan solutif adalah tuntutan Good Governance sehingga tercipta pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, murah, akurat, cepat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  

  • 22 May