Disdukcapil Sosialisasikan Kerjasama Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan

  • Rabu, 26 Juni 2019 budhiartisevhiane

              Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan yang bertempat di Gedung KORPRI, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Rabu (26/6/19).

              Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman, mensosialisasikan dan mengefektifkan fungsi dan peran para pihak melalui pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el di Kabupaten Bandung. Hadir sebagai narasumber, Buldansah, A.P, M.M selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat serta Yudi Yogaswara, S.Kom.M.Eng selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten Purwakarta.

              Dalam sambutannya, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Drs. H. Salimin, M.Si menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 Ayat 4, “keberadaan data kependudukan digunakan untuk semua keperluan, terutama untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal yang mana Disdukcapil mengelola data kependudukan Indonesia menggunakan sistem by NIK, by Address sehingga memiliki akurasi dan validasi yang tinggi, sehingga seluruh Perangkat Daerah dan Lembaga Pelayanan Publik hendaknya menggunakan data kependudukan dari Disdukcapil”, tegasnya.

                    Beliau pun menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkeinginan untuk turut memanfaatkan data kependudukan yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bandung yakni mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Bandung, selanjutnya secara bersama-sama menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil dan memenuhi memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan tertentu. Selain itu, dalam tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan data (NIK, Data Kependudukan dan KTP oleh lembaga pengguna tingkat Kabupaten Bandung wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

  • 16 Jul