Rapat Optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

  • Kamis, 25 Juni 2020 budhiartisevhiane

    Dalam rangka memperluas kerja sama pemanfaatan data kependudukan kepada beberapa perangkat daerah (PD) dan lembaga publik yang ada di Kabupaten Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung melaksanakan rapat optimalisasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebagai upaya membangun data kependudukan yang terintegrasi terpusat, pada Kamis (25/06/20) di Gedung Rapat Disdukcapil Kabupaten Bandung.

    Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Drs. H. Salimin, M.Si turut hadir dan berkenan memberikan arahan. Dalam arahan tersebut, beliau mengatakan hak akses digunakan oleh OPD di antaranya untuk mempermudah pelayanan publik dan dalam rangka perencanaan pembangunan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

    Menurut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Imas Chitrawati S, SE.,M.Si yang berkesempatan memimpin rapat tersebut menjelaskan bahwa hak akses pemanfaatan data kependudukan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga pengguna yang meliputi satuan kerja perangkat daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

    Beliau pun menjelaskan, guna memperoleh hak akses pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el, lembaga pengguna harus memenuhi persyaratan dan melalui beberapa tahapan. yakni :

    1. Lembaga pengguna mengajukan permohonan ijin secara tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Disdukcapil untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);

    1. Setelah Kemendagri memberikan ijin, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Disdukcapil dengan perangkat daerah/ badan hukum Indonesia di tingkat Kabupaten/ Kota dan tidak memiliki hubungan vertical dengan badan hukum di tingkat pusat;
    2. Pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani PKS;
    3. Pemberian hak akses oleh Disdukcapil atas persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani PKS.

    Dengan hal tersebut, beliau berharap dengan adanya kerjasama, data kependudukan dapat dimanfaatkan baik untuk berbagai keperluan pembangunan dan oleh PD/ lembaga pengguna sehingga tercipta pelayanan publik yang semakin tertata, efisien dan efektif.

  • 18 Sep